DPRD Gelar Paripurna Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati Musi Rawas 2025

ESAPOST – MUSI RAWAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menggelar rspat paripurna menyampaikan berbagai rekomendasi mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 lalu.

Rekomendasi tersebut tertuang saat Rapat Paripurna penetapan keputusan DPRD Mura tentang rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 dan penyampaian rekomendasi DPRD Mura tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Mura tahun anggaran 2025, Selasa (21/4/2026).

Berbagai macam persoalan dan problematika yang terjadi menjadi perhatian serius, sehingga DPRD perlu memberikan catatan strategis serta rekomendasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Beberapa catatan sebagai rekomendasi DPRD untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

Perencanaan pembangunan wajib dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah, serta harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid, dan akuntabel.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan tidak hanya sebatas output semata, namun harus mampu mencapai outcome, bahkan memberikan impact yang nyata bagi masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan secara rutin serta terintegrasi berbasis sistem informasi merupakan keniscayaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, bersih, berintegritas, dan kompeten.

SILPA yang terbentuk akibat ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran, serta lemahnya pelaksanaan program, harus menjadi perhatian serius agar tidak terus berulang.
Ketidaktercapaian target pendapatan daerah tentu akan mengganggu rencana belanja daerah yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mura dalam menyusun proyeksi pendapatan harus dilakukan secara realistis, terukur, dan berbasis potensi riil daerah. Pendapatannya harus lebih cermat dan terukur berdasarkan potensi yang sebenarnya.

Sektor pertanian dan perkebunan hendaknya memperoleh porsi perhatian yang lebih besar, karena kedua sektor tersebut menjadi sumber andalan kehidupan masyarakat Kabupaten Mura. Strategi, program, dan kegiatan perlindungan serta pemberdayaan masyarakat miskin harus mampu meminimalkan pengeluaran, namun sebaliknya juga harus dapat meningkatkan daya usaha dan pendapatan masyarakat miskin.

Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mura, terkait permasalahan NPC (National Paralympic Committee) dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas, bersama ini kami menyampaikan beberapa catatan terkait kondisi dan kebutuhan NPC di daerah, seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, pembinaan atlet, kesejahteraan atlet dan pelatih, koordinasi dan sinergi, serta dukungan event dan kompetisi.

Sedangkan, untuk BPBD Mura, kami memberikan catatan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Disampaikan catatan terkait layanan hotline BPBD yang belum dimiliki.

Untuk Diskominfo Mura agar terus meningkatkan kinerja dalam mengatasi blank spot di daerah Mura. Kemudian, disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mura agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan terpilah dengan baik (organik dan anorganik).

Sehingga, DPRD meminta agar pihak DLH dapat menjajaki peluang kerja sama atau menggandeng pihak ketiga (swasta/komunitas) dalam pengoperasian bank sampah.
Model ini mencontoh keberhasilan kota lain yang mampu mengolah sampah secara mandiri dengan pemilahan yang ketat.

Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan serapan sampah, menggerakkan ekonomi sirkular, dan mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Selain itu, pihaknya menyarankan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mengenai alasan mengapa Danau Aur bisa ramai dikunjungi, sementara tempat lain tidak.

Diharapkan juga kepada Dinas Pariwisata untuk mencari investor agar PAD Mura bisa bertambah.
Pada Dinas Koperasi dan UMKM Mura menyarankan koperasi diharapkan berjalan dengan baik.

Termasuk, kepada Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Mura dapat sinkronisasi dengan dinas yang terkait agar dapat berinovasi mencari sumber-sumber pangan yang lainnya atau yang baru dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dengan cara memetakan potensi-potensi pangan yang ada di Mura perlu dipetakan untuk dapat dikembangkan ke depannya dengan melakukan langkah strategis dalam pengembangan potensi pangan lokal tersebut.

Selanjutnya, untuk Dinas Pertanian dan Peternakan (DTPHNAK) Mura melalui penyuluh lapangan agar dapat membantu para petani padi melalui pelatihan dan pembinaan, seperti pelaksanaan tanam serentak maupun program lainnya sehingga dapat menghindari risiko gagal panen.

Termasuk membuat inovasi program atau kegiatan pelatihan bagi masyarakat petani padi untuk pengembangan penanaman padi di atas air yang mana kegiatan tersebut sudah dikembangkan di beberapa daerah maupun negara maju.

Selain itu, untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Disperindag) Mura untuk selalu memonitor harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar-pasar yang beroperasi di Mura agar menjadi perhatian pihak dinas supaya tidak terjadi penimbunan barang-barang sembako yang menyebabkan harga menjadi mahal. Hal ini dapat merugikan masyarakat dan juga sering berkaitan dengan kelangkaan pasokan gas LPG subsidi.

Lain halnya dengan Dinas Perikanan Mura agar dapat membantu petani kolam ikan melalui bimbingan atau pelatihan dalam pembuatan pakan ikan tradisional yang baik, agar hasil ikan yang dikelola masyarakat dapat maksimal dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal. Selain itu, perlu meningkatkan tebar bibit benih bersama kelompok tani guna pengembangan budidaya ikan.

DPRD juga meminta kepada Bupati Mura untuk menambah fasilitas penanganan ODGJ berupa kendaraan operasional, rumah singgah, tim penanganan, dan fasilitas lainnya.
DPRD menekankan kepada Bupati Mura agar dapat melakukan percepatan penyelesaian HGU perusahaan-perusahaan perkebunan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mura serta menginventarisir perusahaan-perusahaan perkebunan yang sudah melakukan takeover seperti PT MBL dan PT CLBB di Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan.

DPRD meminta kepada Bupati Mura untuk memberikan perhatian yang serius serta langkah konkret dalam penanganan masalah stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang melibatkan pihak-pihak di luar keluarga inti untuk memberikan dukungan, baik berupa finansial, gizi, maupun dukungan emosional kepada anak yang mengalami stunting di wilayah Mura.

Tambah DPRD agar Bupati Mura agar akses layanan serta prosedur administrasi pengajuan santunan kematian oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas dapat dipermudah. Termasuk, meminta kepada Bupati Mura untuk memberikan perhatian serius serta langkah konkret dengan meningkatkan dan menambah fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di setiap UPT Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Mura agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Kemudian, DPRD meminta kepada Bupati Mura agar dapat memfokuskan perhatian pada beberapa aspek penting, di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan faktor kunci dalam mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi, pengawasan serta pemeliharaan rutin untuk memastikan keselamatan pengguna jalan, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran mengingat pentingnya pengelolaan dana publik yang efisien, pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur sehingga dapat meningkatkan keterlibatan serta manfaat bagi masyarakat, serta inovasi dalam teknologi konstruksi dan bahan ramah lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, DPRD menyarankan kepada Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan Mura agar lebih meningkatkan profesionalisme pegawai melalui bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat bekerja secara optimal dan maksimal pada saat di lapangan sehingga kualitas hasil pekerjaan pun dapat maksimal.

Dewan juga meminta Dinas PU Cipta Karya untuk cepat tanggap terhadap kendala PDAM yang sering rusak atau macet, serta segera melakukan perbaikan agar penggunaannya maksimal bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Mura.

Kepada Bupati Mura, kami meminta untuk melakukan peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja, serta pemberdayaan guru-guru yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi kepala sekolah. Hal ini akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Kabupaten Musi Rawas.

DPRD meminta kepada Bupati Mura melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman agar menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sejalan dengan visi dan misi Musi Rawas Mantab. DPRD Kabupaten Mura juga menekankan agar meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada guna memaksimalkan hasil pekerjaan pada setiap kegiatan.

Kemudian, pihaknya memberikan apresiasi atas capaian kinerja Bappeda pada tahun 2025. Namun demikian, catatan kepada Bappeda sebagai koordinator perencanaan di Mura kiranya dapat lebih fokus pada perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan pendidikan secara merata pada setiap Kecamatan di Mura serta sesuai kebutuhan masyarakat yang telah diakomodir melalui tahap-tahap perencanaan.

Menanggapi catatan strategis itu, DPRD Kabupaten Mura memberikan beberapa rekomendasi yang pembidangannya merujuk kepada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga pemberian rekomendasi didasarkan pada permasalahan serta upaya penyelesaiannya.

Pemberian catatan strategis dan rekomendasi atas LKPJ Bupati Mura ini dilandasi amanat peraturan perundang-undangan serta didasari niat untuk perbaikan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan di Mura diharapkan mampu memberikan hasil nyata yaitu pro growth, pro poor, pro job, and pro environment, yakni dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mura.

Sebab, rekomendasi harus menjadi bagian dalam upaya terstruktur untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih (good governance), lebih transparan, dan lebih akuntabel.
Selain itu, diharapkan dari catatan strategis dan rekomendasi ini seluruh pemangku kepentingan dapat memperhatikannya sebagai bahan perbaikan dan dokumen perencanaan pada periode berikutnya, seperti RKPD tahun yang akan datang, RPJMD 2025–2030, maupun RPJPD. Sebab, sebagus apa pun rekomendasi yang diberikan tidak akan efektif apabila tidak ditindaklanjuti atau rendah pelaksanaan tindak lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Mura, Hj Ratna Machmud menyampaikan terima kasih kepada dewan yang telah menetapkan dan menyampaikan keputusan DPRD Kabupaten Mura tentang rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Mura Tahun Anggaran 2025 yang langsung disampaikan oleh Ketua DPRD Mura.

Terlepas dari itu, ia yakin bahwa rekomendasi yang diberikan oleh anggota dewan merupakan saran terbaik sehingga rekomendasi tersebut akan kami tindaklanjuti untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Mura di masa mendatang.
(Advektorial)