Proyek Miliaran Rupiah Tampa  Papan Informasi Diduga Ajang Kuropsi

Muratara
Proyek pembangunan jalan yang penghubung Desa Pauh dan Pauh 1, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), menuai kontroversi. Pasalnya, proyek yang telah berjalan beberapa bulan ini tidak dilengkapi dengan papan informasi,

Tidak adanya papan informasi ini membuat publik mempertanyakan transparansi anggaran dan proses pelaksanaan proyek tersebut.

Warga setempat, LS, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat mengawasi langsung proyek yang bersentuhan dengan keseharian mereka.

“Kami warga setempat tidak mengetahui anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan ini. Kami tidak bisa mengawasi pembangunan tersebut,” ujar LS.

Warga setempat, LS, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat mengawasi langsung proyek yang bersentuhan dengan keseharian mereka.

“Kami warga setempat tidak mengetahui anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan ini. Kami tidak bisa mengawasi pembangunan tersebut,” ujar LS.

Berdasarkan penelusuran wartawan media tersebut proyek jalan sepanjang 3,7 km dengan lebar 5 m dan ketebalan 25 cm ini menelan anggaran sebesar 20 miliar rupiah.

Anehnya, papan nama proyek yang seharusnya menjadi sarana informasi publik justru tidak ditemukan di lokasi proyek.

Kepala tukang proyek membenarkan bahwa proyek telah berjalan beberapa bulan, namun ia mengklaim bahwa papan nama proyek telah terpasang. Sayangnya, klaim tersebut tidak didukung oleh bukti fisik di lapangan.

Iwan, selaku pengawas proyek, juga belum memberikan penjelasan yang detail terkait keberadaan papan nama proyek. Padahal, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan setiap proyek untuk memasang papan informasi guna memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan proyek.

Diduga, kerugian Negara atas kejanggalan dalam proyek ini semakin mencurigakan, dengan ditemukannya fakta bahwa perusahaan pemenang tender berasal dari Kota Palembang. Hal ini memunculkan dugaan adanya potensi kerugian negara akibat kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek.

Aksi pengawasan warga dengan harapan ke depan, dugaan temuan ini sejalan dengan program 100 hari kerja Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, yang mendorong masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan penyimpangan. Warga diharapkan dapat memanfaatkan media sosial untuk melaporkan temuan ini.

Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Masyarakat pun perlu lebih aktif dalam mengawasi proyek-proyek yang dilaksanakan di daerahnya masing-masin.

Hal di atas Dikutip dari media bbjnetwork.com  yang di terbitkan pada 14 Des 2024

Sementara itu Ketua DPC  Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Muratara  menyampaikan seharusnya proyek itu memasang papan informasi sebagai informasi publik untuk masyarakat,sampainya

Ia juga menegaskan”Pemasangan papan informasi
Proyek diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Aturan ini merupakan bentuk transparansi pelaksanaan program pemerintah.
Papan informasi proyek berisi informasi-informasi berikut: Nama pekerjaan dan nilai pengadaannya, Tanggal dimulainya pekerjaan hingga tenggat waktu atau batas waktu pekerjaan, Volume pekerjaan, Identitas rekanan pelaksana.

Selain UU KIP, ada beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan papan informasi proyek, seperti:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan,tegasnya